Disnakertrans Kaltim Memberikan Pelatihan Kepada Pekerja Informal Mengenai Pemasaran Digital

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan pekerja informal melalui program pelatihan yang berfokus pada pemasaran digital.

"Pemasaran digital memiliki peranan yang sangat penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini," ungkap Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, di Samarinda pada hari Selasa.

Ia menambahkan bahwa pelatihan dalam bidang pemasaran digital sangat relevan, mengingat saat ini kita hidup di era yang sepenuhnya terhubung dengan internet. Semua aspek kehidupan kini bergantung pada teknologi digital, sehingga sumber daya manusia di Kaltim perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut.

Rozani juga menjelaskan bahwa Disnakertrans Kaltim telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) baik dari pemerintah maupun swasta untuk menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi.

"Kami baru saja memulai pelatihan untuk general office dan akuntan junior. Kami berharap di masa mendatang dapat menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks, yang terintegrasi dengan sistem informasi teknologi," tuturnya.

Salah satu tujuan utama dari program pelatihan pemasaran digital adalah untuk meningkatkan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para pelaku UMKM diberikan pelatihan dalam pemasaran digital agar mereka dapat meningkatkan pendapatan dan terdaftar dalam katalog digital.

"Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional," ungkap Rozani.

Ia menjelaskan bahwa program ini juga mencakup kesempatan magang di perusahaan-perusahaan yang berfokus pada pemasaran digital.

"Peserta magang akan dibimbing oleh para praktisi dalam mengunggah profil mereka ke dalam katalog digital, sehingga produk mereka dapat dikenal lebih luas," tambahnya.

Rozani juga menekankan bahwa Disnakertrans Kaltim secara rutin melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri.

"Kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengevaluasi jenis-jenis pemagangan yang masih diperlukan. Kami juga memiliki forum pemagangan yang melibatkan berbagai pihak terkait," jelasnya.

Namun, Rozani mengakui bahwa masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta. Menurutnya, masih banyak LPK swasta di Kaltim yang belum terakreditasi, sehingga sulit untuk memastikan kualitas dan kualifikasi peserta didik.

"Kami terus mendorong LPK swasta untuk memperoleh akreditasi agar dapat memberikan pelatihan yang berkualitas," ujarnya.

Rozani juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten.

"Pembangunan sumber daya manusia yang kompeten harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami berharap dapat mendorong lebih banyak LPK untuk mendapatkan akreditasi," kata Rozani.

Disnakertrans Kaltim optimis bahwa berbagai upaya ini dapat menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di era digital dan mampu bersaing di pasar global.

Tag: Disnakertrans Kaltim Lembaga Pelatihan Kerja LPK Pemasaran Digital UMKM